DPR Desak Revisi Aturan Izin Kampus Bisa Dicabut Bila Lakukan PJJ

  • Whatsapp

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang semua regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berpotensi mengancam kampus bila dilakukan.

“Salah satunya adalah Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018 yang bisa berdampak pada pencabutan izin kampus bila melanggar ketentuan PJJ,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (16/7).

Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19, hampir seluruh kampus di Tanah Air melakukan pembelajaran jarak jauh, melalui berbagai platform daring.

Ternyata aktifitas ini malah dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

Di mana dalam Permenristekdikti 51/2018 Pasal 53 ayat 1 b, dikatakan bahwa setiap kampus yang menyelenggarakan PJJ harus berakreditasi A. “Padahal selama pandemi, semua jenis kampus mau tidak mau PJJ,” kata politisi PKS tersebut.

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan sudah mengancam.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Budi Djatmiko. Dia meminta Pasal 53 Permenristekdikti 51/2018 agar dicabut. Sebab, pasal itu dinilai hanya mengatur perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

“Jadi ada gagal paham di kementerian, PJJ dijadikan perizinan baru. Dengan kata lain, sekarang semua perguruan tinggi melanggar peraturan,” kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR, Selasa, (14/7).

Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud untuk melakukan tinjauan ulang atas semua regulasi terkait yang bisa menghambat pelaksanaan PJJ. “Kami mendesak Kemendikbud untuk menyelaraskan regulasi tentang pelaksanaan PJJ antara Undang-Undang dengan aturan di bawahnya agar PJJ sebagai bagian dari sisdiknas dan metode pembelajaran di masa pandemi dan setelahnya tidak menjadi kendala,” ujarnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *